Saturday, February 17, 2018

HAMBATAN/KENDALA YANG DIHADAPI DAN PENANGGULANGANNYA DALAM MENERAPKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI PERGURUAN TINGGI

OLEH YULIATI BASRI

A.    PENDAHLUAN
a.      Latar Belakang
 Mengacu kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan  nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.  Pendidikan tinggi merupakan  momentum atau titik awal untuk menciptakan karakter generasi yang siap juang dengan semangat tempur dalam budaya yang beraneka di masyarakat dunia, kekuatan generasi bangsa akan menjadi kuat ketiga pendidikan tinggi mampu melakukan peran strategisnya dalam  mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan tinggi tersebar diseluruh penjuru Sabang sampai Marauke dengan karakter budaya yang beraneka ragam dengan sentuhan teknologi yang berbeda serta kemampuan sarana serta prasarana yang beragam  membutuhkan suatu kesamaan mutu dan kualitas dalam pelaksanaan proses pelaksanaan pendidikan tinggi didaerah – daerah dengan  sistem penjaminan mutu yang mengakomodir  perbedaan tersebut dalam rangka menyatukan langkah menuju pada daya saing bangsa dikancah internasional dalam era globalisasi yang serba cepat. Untuk  meningkatkan daya saing bangsa dalam  menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu  mengembangkan   ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual,  ilmuwan dan/ atau profesional  yang berbudaya dan  kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Penciptaan generasi tangguh dan berintelektual tinggi dengan tetap berdasar pada kearifan  lokal bangsa dan negara tidak akan sulit dilaksanakan jika pendidikan tinggi menyediakan menu  ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan karakter bangsa dan  ini membutuhkan suatu jaminan mutu dan kualitas yang kelas tinggi namun berbudaya elegan sesuai dengan arahan undang-undang, dan untuk  mewujudkan hal tersebut diperlukan  penataan pendidikan  tinggi secara terencana, terarah  dan  berkelanjutan dengan memperhatikan aspek- aspek geografis dari keberadaan pendidikan tinggi termasuk pendidikan tinggi yang berlokasi di daerah – daerah pun diharapkan bermutu dan relevan serta mampu menyelaraskan diri dalam mewujudkan pendidikan tinggi sehingga jaminan mutu merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar oleh pendidikan tinggi yang berlokasi didaerah-daerah diseluruh Indonesia. Mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan  dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian  serta  kesejahteraan  merupakan jaminan dasar oleh perguruan yang tinggi diseluruh Indonesia dalam melaksanakan dan menjalankan proses pendidikan dan pembelajaran yang ada. Pemerataan dalam pemenuhan pendidikan tidak hanya sekadar merata serta namun  keterjangkauan dalam segala aspek pendidikan yang bermutu  pun merupakan hal yang fundamental dari keberadaan perguruan tinggi didaerah dan pendidikan tinggi yang bernutu adalah pendidikan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang  secara aktif mengembangkan  potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Perguruan tinggi merupakan wadah atau penampung bagi seluruh warga untuk melanjutkan  studi yang kejenjang yang lebih tinggi dan merupakan tempat terlahirnya para intelektual bangsa. Oleh karena itu konsep dan tujuan pendidikan tinggi harus sempurna dan jelas dalam penciptaan insan yang kuat, tangguh,  teguh dan berani  serta berkarakter dari dari konsep keinginan tersebut maka untuk mewujudkan tugas dari pendidikan tinggi yang besar maka pencapaian mutu pendidikan tinggi yang memenuhi bahkan melampaui standar nasional pendidikan tinggi dalam tridarma perguruan tinggi meliputi pengajaran, penelitian dan pengabdian merupakan hal yang harus segera dilakukan dalam rangka mengembangkan mutu pendidikan yang terencana dan berkesinambungan. b.      Identifikasi Masalah Perlunya Penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Perrguruan Tinggi Dari uraian latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah tentang perlunya pendidikan yang memiliki jaminan mutu yang sesuai dengan  standar nasional pendidikan tinggi dan penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perguruan tinggi antara lain Peraturam Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut : ·         Adanya sejumlah Pendidikan tinggi  yang tersebar diseluruh penjuru Sabang sampai Marauke dengan karakter budaya yang beraneka ragam dengan sentuhan teknologi yang berbeda serta kemampuan n sarana serta prasarana yang beragam  dan membutuhkan suatu kesamaan mutu dan kualitas dalam pelaksanaan proses pelaksanaan pendidikan tinggi. ·         Adanya sebuah  sistem penjaminan mutu yang mengakomodir  perbedaan– perbedaan  pemahaman budaya dalam berbangsa dan bernegara  yang bisa menyatukan langkah menuju pada daya saing bangsa dikancah  internasional dalam era globalisasi yang serba cepat. ·         Perlunya penciptaan generasi tangguh dan berinteklektual tinggi dengan tetap berdasar pada kearifan  lokal bangsa dan negara yang sesuai dengan karakter bangsa dan jaminan  mutu dan kualitas yang kelas tinggi namun berbudaya elegan sesuai dengan arahan undang-undang ·         Pemerataan dalam pemenuhan pendidikan  yang tidak hanya sekadar merata  namun  keterjangkauan dalam segala aspek pendidikan yang bermutu  pun merupakan hal yang fundamental dari keberadaan perguruan tinggi didaerah ·         Perguruan tinggi merupakan wadah atau penampung bagi seluruh warga untuk melanjutkan  studi yang kejenjang yang lebih tinggi dan merupakan tempat terlahirnya para intelektual bangsa maka dibutuhkan suatu standar nasional jaminan mutu yang menjadi acuan minimal bagi perguruan tinggi seluruh Indonesia.   B.     Hasil dan Pembahasan Dalam menginplementasikan Sistem Jaminan Mutu Internal (SPMI) di Perguruan Tinggi tentunya tidak secara langsung dapat dilaksanakan dengan mudah namun hambatan dan kendala  pun banyak ditemui oleh Perguruan Tinggi, oleh karena itu dibutuhkan komitmen penuh dari seluruh elemen perguruan tinggi untuk melaksanakan SPMI dengan prinsip Otonom, Terstandar, akurasi, berencana dan berkelanjutan. Berikut Hambatan dan kendala yang sering dialami dan dijumpai dan menginplementasikan SPMI diPerguruan Tinggi  dan upaya yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi untuk mengatasi hal tersebut dengan penjelasan sebagai berikut : a.         Hambatan/ Kendala Penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut : a)      Kurangnya pemahaman oleh seluruh civitas akademika dan seluruh tenaga kependidikan dalam  Perguruan Tinggi sehingga menurunkan keterlibatan dalam proses pelaksanaan penjaminan mutu dalam sebuah perguruan tinggi. b)      Adanya Kelemahan konsistensi, loyalitas serta komitmen dari otoritas PT dan seluruh perangkat dalam perguruan tinggi baik internal maupun perangkat external. Hal ini merupakan hal yang urgen karena jika kelemahan ini terjadi maka penyusunan dan  implementasi SPMI menjadi tidak optimal sehingga Sikap dan pendapat bahwa tanggungjawab untuk menjamin, meningkatkan, dan membudayakan mutu  hanya terletak pada Pimpinan atau para pejabat struktural, dan bukan pada setiap individu yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. c)      Adanya ketidaksesuaian pemikiran dan tindakan dalam perguruan tinggi misalnya antara pemilik yayasan dengan pengelola/manajemen dari perguruan tinggi juga akan menjadi pemicu tidak komitmennnya penyusunan dan  implementasi SPMI. d)     Kepemimpinan yang lemah dari Pejabat struktural dalam perguruan tinggi sehingga akan  memberikan kesan ketidakmampuan dalam menginplementasikan SPMI dalam perguruan tinggi. e)      Kurangnya Penopanan  dasar hukum dalam melakukan penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) misalnya  tidak adanya Surat Keputusan  dari  yayasan sehingga upaya yang dilakukan untuk pendapatkan dukungan penuh pelaksanaan SPMI dari semua elemen  yang memiliki  otoritas dalam perguruan tinggi menjadi tidak optimal dan ketiadaan serta lemahnya dasar hukum juga tidak memberikan  kekuatan  kepada perguruan tinggi untuk menjamin legalitas dan efektivitas pelaksanaan SPMI. f)       Kurangnya sosialisasi dari seluruh dokumen SPMI kepada semua pemangku kepentingan dalam Perguruan Tinggi  dengan secara intens, berkala, bertahap, sistematis dan berkelanjutan. g)      Kurangnya pelatihan penyusunan  SPMI bagi perguruan tinggi yang dilakukan secara  berkala dan bertahap  sehingga masih banyak perguruan tinggi  yang belum  paham tentang SPMI, serta keterkaitannya dengan SPME atau akreditasi. Serta sering timbul pemahaman yang salah dari pejabat struktural, dosen dan tenaga kependidikan yang mengartikan SPMI identik dengan Audit Mutu Akademik Internal. h)      Kebiasaan  sumber daya dan manajemen yang masih menganut pola pikir konvensional dan bekerja tidak berdasarkan standarisasi   yang terpola dengan baik. Kebiasaan tersebut menjadikan elemen dalam perguruan tinggi hanya bekerja secara sendiri-sendiri dan tidak terkoneksi dengan penjaminan mutu yang terdokumentasi dengan baik. i)        Adanya sumberdaya manusia dalam perguruan tinggi yang memiliki  wewenang namun  tidak jelas dalam  melaksanakan Tugas dan fungsi pokok dari wewenang tersebut dalam perguruan tinggi dan mengerjakan tupoksi dengan tumpang tindih dengan wewenang  juga akan  menyulitkan implementasi SPMI dalam perguruan tinggi. j)        Keterbatasan sumber  daya  yang memiliki  kompeten tentang SPMI, baik dalam hal  penyusunan  maupun  perancangan  sampai pada evaluasi  termasuk misalnya tenaga auditor internal karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi  SPMI membutuhkan sumber daya yang komitmen, jujur dan handal. Keterbatasan ini akan memberikan kelemahan dalam merumuskan isi kebijakan, standar dan manual dalam SPMI, termasuk kelemahan dalam perumusan indikator keberhasilan yang terukur. k)      Kurangnya kepemilikan  sumber daya manusia oleh perguruan tinggi yang memiliki komitmen dan pemahaman  tentang SPMI yang benar baik pada pejabat struktural maupun pada seluruh elemen dalam perguruan tinggi termasuk mahasiswa dan tenaga kependidikan yang dimiliki. l)        Rendahnya  dukungan teknologi informasi khususnya bagi perguruan tinggi yang masih tersebar dipelosok negeri yang memiliki akses transportasi yang sangat terbatas karena teknologi informasi merupakan salah satu aspek penting yang akan menggerakkan pelaksanaan SPMI  di perguruan tinggi. m)    Ketersediaan  dana  yang kurang   untuk melakukan pembiayaan persiapan, implementasi, evaluasi, dan pengembangan SPMI sehingga menyebabkan kurang komitmen perangkat dalam perguruan tinggi dalam implementasi SPMI termasuk ketidak-siapan sarana dan prasarana di bidang teknologi informasi. n)      Sulitnya perguruan tinggi melakukan pengukuran dan  penentuan  instrumen keberhasilan pelaksanaan SPMI sehingga dapat menimbulkan gerakan menjadi acuh dan  meremehkan pelaksanaan dari SPMI. o)      Adanya ketidakmampuan dari  sumberdaya manusia dalam perguruan tinggi yang tidak atau  kurang bisa memahami  tentang SPMI secara utuh dan benar sehingga akan memunculkan budaya penolakan  terhadap setiap perubahan, termasuk perubahan ke arah  perbaikan mutu. p)      Kurangnya sosialisasi terhadap pentingnya SPMI pada perguruan  tinggi sehingga seluruh elemen dalam  perguruan  tinggi termasuk  seluruh pemangku kepentingan, akan melakukan cenderung lebih apatis bahkan menolak adanya perupahan pola dalam penjaminan mutu bahkan termasuk juga kesalahan dalam penyusunan dan implementasi SPMI. q)      Adanya rasa ketidak-pedulian dari para pemangku kepentingan internal dan external  tentang pentingnya penjaminan  mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk memperoleh dan memperkuat kepercayaan masyarakat  dan stakeholder terhadap perguruan tinggi. b.      Upaya Penanggulangan Kendala dalam Penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima adalah sebagai berikut : a)      Dalam penyusunan SPMI selalu  berusaha Mengupayakan untuk memperoleh dukungan penuh dari seluruh elemen perguruan tinggi yang memiliki  otoritas dalam perguruan tinggi termasuk yayasan dan  pemakai lulusan. b)      Membentuk tim kerja yang solid, loyal dan berkomitmen  untuk memulai menyiapkan perencangan dan penyusunan serta  pelaksanaan SPMI PT. c)      Pada saat Tim kerja  mulai bekerja menyusun kebijakan, strategi, standar, dan manual SPMI dengan menggunakan semua bahan yang telah diperoleh dan dipelajari, serta menjadikan visi, misi, tujuan institusi sebagai payung dari SPMI PT tersebut maka seluruh elemen pemangku kepentingan baik internal dan mapun external harus mendukung secara nyata dan penuh dalam rangka suksenya penyusunan SPMI. d)     Melakukan  pendokumentasian  seluruh kegiatan  dan  seluruh elemen dalam SPMI perguruan tinggi secara  sistematis dan terencana, untuk disahkan oleh otoritas PT yang bersangkutan. e)      Melakukan suatu studi kepustakaan tentang hal – hal yang berkaitan dengan perencangan dan penyusunan serta  pelaksanaan SPMI PT dalam rangka memberikan ilmu dan motivasi kepada tim kerja penyusun SPMI. f)       Bagi seluruh perangkat/unit kerja dan semua sumberdaya manusia dalam perguruan tinggi yang  secara konsisten, loyal dan komitmen  melaksanakan  dan menginplementasikan SPMI  dalam kegiatan rutinitas sehari-hari diberikan sistem rewards and punishment dalam rangka memacu dan memberikan semangat dalam  mengimplementasi SPMI. g)      Melakukan suatu studi banding di perguruan tinggi yang memiliki nama dan sistem SPMI yang baik, agar tim memperoleh pengetahuan teoritis dan/atau praktis tentang SPMI PT. h)      Melakukan  suatu studi pelacakan  lulusan untuk mengetahui seberapa jauh dan besar lulusan bisa terserap didunia kerja dan bisa berkompetisi di dunia kerja untuk menjadi referensi penyusunan SPMI perguruan tinggi sehingga kelebihan dan kekurangan kurikulum dan pembelajaran perguruan tinggi bisa diketahui dan dipahami dengan baik. i)        Melakukan  studi tentang kebutuhan atau tingkat kepuasan lulusan serta pengguna lulusan untuk mengetahui kebutuhan dan tuntutan pasar. j)        Melakukan pertemuan secara rutin dan intens serta berkala antara tim kerja penyusun  SPMI dengan semua stakeholder dan civitas akademika serta pejabat struktural yang memiliki kaitan dengan penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan peingkatan SPMI perguruan tinggi dalam rangka menampung dan menyelesaikan kendala dan masalah yang dihadapi dalam SPMI perguruan tinggi. k)      Melakukan senantiasa pengujian secara kecil-kecilan  pada setiap langkah dalam penyusunan dan  pelaksanaan SPMI  pada satuan/bagian unit kerja dalam perguruan tinggi tanpa ada pemberitahuan sebelumnya misalnya sidak penyusunan dan pelaksanaan SPMI oleh pejabat internal perguruan tinggi. l)        Membuat suatu kotak saran untuk menghimpun seluruh informasi dan dan saran serta kritik yang membangun dari para pemiliki kepentingan didalam dan diluar perguruan tinggi agar sistem ini secara serentak dan terintegrasi secara nyata dan sempurna. m)    Membuat semboyan  yang dirumuskan secara singkat dengan bahasa sederhana, tetapi tepat sasaran untuk memotivasi semua dosen,tenaga kependidikan,   dan mahasiswa agar bekerja sesuai dengan standar yang digariskan dalam SPMI perguruan tinggi mulai dari pelaksanaan, penyusunan dan evaluasi serta peningkatan pada SPMI. n)      Melakukan  analisis - analisis  secara mendalam misalnya analisis  SWOT untuk menilai kondisi riil  perguruan tinggi dan diselaraskan dan dibandingkan  visi, misi, dan tujuan dari PT untuk mengetahui sejauh mana kondisi riil PT saat ini telah sejalan atau sesuai dengan visi, misi, dan tujuan tersebut. o)      Senantiasa memberikan pemahaman kepada seluruh perangkat dalam perguruan tinggi bahwa SPMI  itu sendiri sebagai sebuah sistem yang utuh, yang dapat dilakukan secara internal ataupun eksternal. p)      Senantiasa melakukan penilaian dan peningkatan mutu terhadap SPMI  secara berkala dan juga melakukan penilaian SPMI setelah misalnya berakhirnya siklus  SPMI sebagai sebuah sistem utuh dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan.  q)      Seluruh elemen dalam Perguruan tinggi harus memiliki Keterbukaan terhadap kemungkinan terjadinya perubahan atau dinamika dalam menyelenggarakan pendidikan  tinggi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta wewenang masing-masing. r)       Perguruan tinggi harus selalu  melibatkan  sebanyak mungkin sumberdaya manusia  dan mahasiswa ketika akan  melakukan,  menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan berbagai  standar. s)       Tim Kerja harus  selalu menggunakan  pendekatan kepada seluruh elemen dalam perguruan tinggi secara lebih efektif  dan efisien dengan tetap mempertahankan komitmen dan loyalitas serta kemauan dari dalam internal dalam melakukan penyusunan dan implementasi dari SPMI dari perguruan tinggi tersebut. t)       Perguruan tinggi harus selalu meyiapkan dan meningkatkan peranan dari audit internal dalam rangka menjamin terlaksananya implementasi SPMI secara optimal dan menyeluruh dalam sistem. C.    PENUTUP Dengan berbagai macam masalah, kendala dan hambatan yang dimiliki dalam penyusunan dan pelaksanaan SPMI perguruan tinggi tidak menjadikan mundur bahkan pemicu dan perangsang dalam memberikan motivasi  untuk membangun budaya mutu yang lebih baik pada perguruan tinggi menuju pada  pembangunan budaya mutu pendidikan tinggi yang sesuai dengan standar tingkat nasional. Dengan sistem Mutu yang dijalankan oleh perguruan tinggi yang  sesuai dengan prinsip SPMI yaitu Otonom, terstandar, akurasi, berencana dan berkelanjutan maka keberadaan SPMI diperguruan Tinggi akan menjadikan perguruan tinggi menghasilkan kualitas lulusan yang bermutu sesuai dengan amanat dan harapan undang-undang. Pembangunan budaya mutu merupakan sebuah keharusan sebagaimana slogan bapak pendidikan Republik Indonesia yaitu bapak KI Hajar Dewantara dengan Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madya Mangungkarso dan Tut Wuri Handayani. Dorongan pembudayaan mutu dalam perguruan tinggi menjadi momentum awal menuju perguruan tinggi yang berkualitas sesuai dengan Amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi .     

Share This

0 comments: